ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI #

PENGADILAN NIAGA

Resesi ekonomi yang melanda dunia dan banyaknya pelaku usaha yang tidak melunasi hutang-hutangnya pada tanggal jatuh tempo, keterpurukan ekonomi Indonesia pada tahun 1997.Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka pada tahun 1998 dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang No. 4 tahun 199, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 1998 tentang kepailitan. Melalui lembaga ini diharapkan debitur dapat membayar dari utangnya dan kreditur memberi kesempatan kepada kreditur untuk membayar tagihannya atau untuk mendapatkan tagihannya melalui pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Cara yang ditempuh untuk menggunakan lembaga ini adalah debitur atau kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau jika tidak lagi memungkinkan maka dapat dimohonkan pailit, untuk selanjutnya semua harta kekayaan debitur akan berada di bawah pengampuan kurator dan kuratorlah yang akan melakukan pemberesan di bawah pengwasan seorang hakim pengawas. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau pailit ini adalah Pengadilan Niaga yang ditempatkan di bawah lingkup peradilan umum. Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

PERBEDAAN ANTARA HUKUM PERDATA DAN PIDANA

Hukum Perdata : berisi aturan hukum antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Ketentuan-ketentuan yang diatur ialah tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya dan mengatur kepentingan privat ( perseorangan / individual ).

Hukum Pidana : mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.     Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan pelanggaran dan membuat jera pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan lagi. Meski pada perkembangannya, banyak kasus perdata yang masuk dalam kasus pidana karena kepentingan hukum tiap manusia masuk dalam kepentingan umum. Hal itu karena tiap orang dianggap sebagai bagian dari masyarakat sehingga serangan atas kepentingan hukum seseorang dipandang sebagai serangan terhadap masyarakat yang menjadikan hal tersebut kepentingan umum.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Membantu para produsen barang dan jasa , ekspotir dan importer dalam suatu perdagangan pembentukan WTO melalui UU NO.7/1994.Indonesia salah satu nya yang melakukan pendirian / pembentukan dan telah meratifikasi. Badan tertinggi dalamstuktur WTO ini adalah Ministerial Conference (MC) yang diadakan sekali dalam dua tahun. Stuktur dibawah Ministerial Conference dan General Council. World Trade Organization atau dalam bahasa Indonesia nya Organisasi Perdagangan Dunia satu-satunya mengatur masalah perdagangan antara Negara.